SINJAI, – Salah satu program nasional pemerintah pusat di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo saat ini adalah fokus melakukan penanganan terhadap stunting.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
Di Kabupaten Sinjai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga memperlihatkan keseriusannya untuk melakukan penanganan terhadap kasus ini.
Bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Pemkab Sinjai melakukan Diseminasi/Evaluasi Audit Kasus Stunting di ruang rapat Bappeda Sinjai, Kamis (03/11/2022).
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Dra. Hj. Andi Ritamariani yang hadir langsung di Kabupaten Sinjai menyampaikan apresiasinya kepada daerah berjuluk Bumi Panrita Kitta ini yang merupakan kabupaten terbaik dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel dari aspek kelembagaan dan penataan pelaksanaan program dalam penanganan stunting.
Olehnya itu, ia meminta agar hasil audit stunting yang telah dilakukan dapat melahirkan komitmen dalam pertemuan ini. Sehingga penanganan stunting dapat lebih terstruktur dan sistematis.
“Kemarin kita lakukan evaluasi capaian target dan anggaran. Kita harapkan diseminasi yang dilakukan hari ini dapat menghasilkan komitmen untuk menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan oleh tim audit stunting,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Sinjai Hj. Andi Kartini Ottong. Ia mengajak seluruh stakeholder, mulai dari organisasi perangkat daerah, hingga pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur terkait lainnya untuk serius dalam menangani kasus stunting di Kabupaten Sinjai.
“Penanganan stunting butuh keterlibatan semua pihak. Jadi mari kita bergotong royong, semua elemen harus berperan. Mulai dari pemangku kebijakan hingga seluruh stakeholder terkait lainnya untuk bahu membahu mencegahnya (stunting-read),” ajaknya. (Tim Website)
