spot_img
Friday, April 26, 2024
More
    spot_img
    HomeBadan Penelitian dan Pengembangan DaerahMelalui Lokakarya, Kepala Bappeda Sinjai Ungkap Keseriusan Pemkab Soal Perhutanan Sosial

    Melalui Lokakarya, Kepala Bappeda Sinjai Ungkap Keseriusan Pemkab Soal Perhutanan Sosial

    Dengar SBFM Live di sini

    -

    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    SINJAI, – Program Kemitraan Partnership yang menggelar Lokakarya Pengarusutamaan Perhutanan Sosial dalam Perencanaan Daerah di Kabupaten Sinjai, menghadirkan beberapa narasumber.

    Salah satunya adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai, Irwan Suaib. Lokakarya bertempat di Aula Wisma Sanjaya, Jalan Dr. Sam Ratulangi Kecamatan Sinjai Utara, Selasa (18/10/2022).

    Dalam pemaparannya, Irwan Suaib menyebut perhutanan sosial sebenarnya sudah lama didorong oleh pemerintah dalam sebuah kebijakan. Akan tetapi, pemahaman masyarakat bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Sinjai memiliki persepsi yang berbeda sehingga hal ini tidak berjalan maksimal.

    Padahal, tujuan lahirnya kebijakan ini sangat bagus dengan memetakan kawasan hutan mana yang harus dilindungi, dilestarikan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan.

    Kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga, akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Ini menjadi tugas kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar satu persepsi,” beber Irwan.

    Selain itu, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sinjai di bawah kendali Bupati Andi Seto Asapa (ASA) memiliki komitmen tinggi dalam menekan angka kemiskinan. Setiap tahun, angka kemiskinan di Sinjai mengalami penurunan meski Covid-19 melanda.

    Untuk tahun depan, Bupati ASA akan memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dengan menggelontorkan porsi anggaran besar. Salah satu sektor yang bisa menjadi prioritas adalah perhutanan sosial.

    Oleh karena itu, perangkat Daerah yang bersentuhan langsung dengan perhutanan sosial bisa menyiapkan program yang bermuara dengan pengentasan kemiskinan. Tentu dengan berkolaborasi dengan sesama perangkat. Apalagi, komitmen ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    “Di dalam RPJMD sudah tertuang, jadi kita sudah punya cantolan untuk menyiapkan programnya, sisa bagaimana kita berkolaborasi agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik,” tambah Irwan.

    Selain Irwan Suaib, sejumlah narasumber juga dihadirkan dalam forum itu. Diantaranya, Direktorat SUPD 1, Ditjen Banda Kemendagri, Pokja PPS Provinsi Sulawesi Selatan, Direktorat PUPS, Ditjen PSKL Kementerian LHK, Kepala KPH Tangka. (Tim Website)

    Related articles

    -
    Ubah Bahasa :
    -

    Latest posts