MAKASSAR, – Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) mengatakan risiko korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah maupun korporasi negara dan daerah belum terkelola dengan baik yang disebabkan karena rendahnya integritas individu dan lemahnya pengendalian intern serta belum optimalnya sinergi dan kolaborasi antar institusi pengelola risiko korupsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan ASA saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) yang digelar oleh Inspektorat Sinjai bekerja sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi SulSel, Kamis (15/09/2022) di Aula BPKP SulSel.
Adapun penguatan pengendalian intern itu lanjut Bupati ASA, akan tercapai melalui peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilanjutkan dengan penguatan pengendalian atas risiko terjadinya korupsi dan penyimpanan lainnya yang merugikan keuangan negara.
Kendati, implementasi rencana pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) pada pemerintah Kabupaten Sinjai ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan rencana pengendalian kecurangan di masing-masing perangkat daerah.
“Kami berharap kegiatan ini betul-betul dapat diikuti dengan baik agar tujuan dan maksud kegiatan ini dapat tercapai sehingga pemerintah daerah kabupaten Sinjai dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan nepotisme,” harapnya.
Bimtek yang diikuti para pejabat lingkup Pemkab Sinjai ini dimaksudkan guna meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di instansi pemerintah dan akan berlangsung selama dua hari.
Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen kesepakatan pimpinan OPD Pemkab Sinjai. (Tim Website)
