SINJAI, – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sinjai Bersatu terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air minum sebagai infrastruktur dasar utama.
Bahkan, perusahaan plat merah itu memberikan angin segar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pada tahun 2022 ini Perumda akan menerima pelayanan air bersih melalui Program Hibah Air Minum (PHAM) yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Program hibah air minum tersebut merupakan program terobosan dalam meningkatkan akses air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah, bentuknya adalah pemberian hibah berbasis kinerja terukur (output based) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Direktur Perumda Air Minum Tirta Sinjai Bersatu Nasrullah mengatakan, program itu memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang belum memiliki akses air minum.
Untuk tahun 2022, Kabupaten Sinjai mendapatkan kuota kurang lebih 1.000 unit sambungan rumah (SR) untuk MBR, tersebar di beberapa Kecamatan.
Diantaranya, Kecamatan Selatan, Tellulimpoe, Sinjai Borong, Sinjai Timur, termasuk wilayah Kelurahan Lamati Rilau, Lamatti Riaja dan Lamatti Riawang.
“Mereka yang dapat adalah masyarakat berpenghasilan rendah, biaya penyambungan gratis. Kalau yang reguler itu sampai Rp2.200.000 masyarakat yang ingin memasukan air harus bayar itu. Sekarang pemerintah menengahi bahwa kalau memang masyarakat berminat dan tidak ada kemampuan untuk sambungan baru, makanya pemerintah bayarkan,” kata Nasrullah, Jumat (15/7/2022).
Beberapa persyaratan bagi penerima manfaat tersebut, diantaranya adalah masyarakat memiliki listrik daya 900 VA. Bahkan PNS pun dikatakan Nasrullah bisa mendapatkan sambungan gratis apabila memenuhi persyaratan.
“Kalau memungkinkan PNS, karena persyaratan itu, dia berpenghasilan rendah. Jadi kalau di rumah itu hanya satu yang cari uang kemudian rumahnya layak, dia tidak lebih dari 2.200 watt listriknya, tidak ada kendaraan roda empat, kita bisa berikan dan itu didaftar melalui IKK,” katanya.
Saat ini, tim konsultan dari Jakarta yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR sementara melakukan verifikasi lapangan. (Tim Website)
