SINJAI, – Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 disampaikan serta diserahkan Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) ke DPRD Kabupaten Sinjai, Rabu siang (22/6)
Penyampaian dan penyerahan Ranperda itu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Sinjai yang diterima langsung Ketua DPRD Sinjai, Jamaluddin, untuk dibahas bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bupati ASA mengatakan, ranperda yang diserahkan ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .
Hal ini kata Bupati ASA merupakan bagian dari upaya untuk terus mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, khususnya pemenuhan azas pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Apa yang kita susun setiap tahun seyogyanya tidak sekedar dijadikan pemenuhan tanggungjawab konstitusional tetapi merupakan upaya untuk memberikan data dan informasi yang transparan dan lengkap mengenai realisasi pelaksanaan APBD kita,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati ASA menyinggung capaian pengelolaan keuangan Daerah yang telah mendapatkan apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Sulsel yang kembali menganugerahi Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Raihan tahun 2021 menggenapkan Opini WTP yang keenam kalinya sejak tahun 2016 lalu.
Penilaian dan pengakuan dalam bentuk opini WTP, menunjukkan bahwa dengan kerja sama serta hubungan harmonis Pemerintah Daerah dan Dewan, akhirnya dapat meraih prestasi yang tinggi. Semua capaian ini karena adanya pengawasan dan dukungan yang tiada henti.
Olehnya itu, secara khusus Bupati ASA menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota dewan dan Forkopimda atas dukungan dan sinergitas serta keikhlasan yang diberikan dalam mendorong kelancaran dan akselerasi pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahan dan pembangunan sehingga opini WTP dapat di pertahankan.
“Saya mohon bantuan dan dukungan dari Dewan yang terhormat dalam bentuk pengawasan legislatif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tekad dan upaya peningkatan kinerja keuangan dapat membuahkan hasil yang semakin baik sebagaimana yang kita harapkan bersama,” sambungnya.
Termasuk ucapan terima kasih kepada para Pimpinan Perangkat Daerah beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja tanpa kenal lelah, terutama dalam tahapan penyusunan dan penyajian laporan keuangan .
“Kedepan kerja keras dan komitmen yang telah kita bangun harus semakin ditingkatkan, mengingat upaya untuk mempertahankan opini sekiranya akan menjadi lebih sulit, apabila tidak didukung oleh keseriusan kita semua,” jelasnya.
Adapun realisasi pelaksanaan APBD tahun 2021 yang disampaikan Bupati ASA dihadapan sembilan fraksi DPRD Sinjai diantaranya pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.209 triliun lebih dapat terealisasi sebesar Rp 1,197 triliun lebih atau sebesar Rp 99,01 persen.
“Semoga pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban ini dapat berjalan dengan baik dan lancar disertai harapan kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan menjadi Perda,” harapnya.
Rapat paripurna penyampaian dan penyerahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 juga dirangkaikan dengan pandangan umum sembilan fraksi yang menyatakan menyetujui ranperda untuk dibahas lebih lanjut.
Sementara itu, Ketua DPRD Sinjai mengemukakan, setelah penyerahan ini akan diagendakan tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD.
“Kami berharap dalam pembahasan nantinya dapat berlangsung efektif dijiwai semangat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Sinjai, Sekda Sinjai Drs Akbar, Asisten, staf ahli serta secara virtual oleh Kepala OPD, Camat, Kepala Desa/Lurah, tokoh masyarakat, pers dan LSM. (HMS). (Tim Website)
