SINJAI – Kabupaten Sinjai kembali mendapatkan program percepatan pembangunan infrastruktur demi menangani kawasan kumuh, yang dinamakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
KOTAKU merupakan bagian dari Padat Karya Tunai (PKT) yang dilakukan Kementerian PUPR di 34 provinsi dengan anggaran Rp12,32 triliun untuk mendukung perekonomian akibat pandemi Covid-19.
Tahun ini program KOTAKU di Kabupaten Sinjai fokus berada di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara. Pelaksanaan program ini menggarap wilayah kumuh menjadi wilayah yang lebih nyaman sebagai kawasan permukiman.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Sinjai Misbahumisa, saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (30/9/20) mengatakan, bahwa program KOTAKU di Sinjai mendapatkan anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 1 milyar dengan sasaran kawasan kumuh di Kelurahan Lappa.
“Kenapa fokusnya di Kelurahan Lappa karena kawasan kumuh perkotaan sebagian besar masih berada di Kelurahan Lappa yang mencapai sekitar 20 hektar,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sinjai tentang penetapan kawasan kumuh perkiraan pada tahun 2014 lalu ada 67 hektar yang tersebar di empat kelurahan di Sinjai Utara dan hingga akhir tahun 2019 selama Program KOTAKU ini berjalan masih ada tersisa sekitar 22 hektar kawasan kumuh yang belum tertangani.
“Jadi 22 hektar itu masing-masing 20 hektar lebih berada di Lappa, 1,8 hektar di kelurahan Balangnipa. Sedangkan Kelurahan Bongki dan Biringere kawasan kumuh sudah tertangani semua,” tandasnya.
Secara terpisah, Askot Program KOTAKU, Sudirman menjelaskan, bahwa anggaran Rp 1 milyar ini diperuntukkan untuk pembangunan jalan lingkungan berupa paving blok sepanjang 600 meter, pengadaan gerobak sampah 4 unit, pemasangan sambungan air di 15 titik, pembangunan drainase sepanjang 657 meter dan pembuatan pintu gerbang.
“Jadi semua item pekerjaan tersebut satu paket yang berada di Lingkungan Lengkonge Kelurahan Lappa, saat ini dalam tahap perampungan dan ditargetkan selesai paling lambat akhir bulan Oktober mendatang, ” katanya.
Sudirman berharap, melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat ini dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat pandemi. (Tim Website)
