SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai, terus berupaya untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi maupun jaringan internet di wilayah Bumi Panrita Kitta.
Bahkan selama dua tahun terakhir, penyediaan jaringan telekomunikasi melalui pembangunan menara atau tower telekomunikasi sudah menjadi prioritas bagi Pemkab Sinjai, khususnya di wilayah yang masih mengalami ‘blank spot‘.
“Untuk tahun ini sudah ada beberapa perusahaan yang menawarkan diri di Kabupaten Sinjai untuk membangun tower, dan kami arahkan untuk membangun di daerah blank spot,” kata Kepala Diskominfo dan Persandian Sinjai, Irwan Suaib, di Ruang Kerjanya, Senin (24/8/2020).
Prioritas pembangunan tower di daerah blank spot kata Irwan, juga dalam rangka mendukung dan memaksimalkan program ‘Smart Kampung’ Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) dan Wakil Bupati Sinjai Hj Andi Kartini Ottong, sekaligus menjawab perkembangan jaringan komputer dan internet saat ini yang sudah begitu meluas.
Meski dikatakan saat ini sudah berdiri sebanyak 74 menara atau tower di sembilan kecamatan, namun masih belum bisa mencakup semua wilayah sehingga masih ada wilayah yang blank spot.
“Makanya tahun ini kita arahkan semua provider yang ingin membangun, kita prioritas agar membangun di daerah blank spot sehingga kebutuhan telekomunikasi masyarakat bisa lancar,” tambahnya.
Irwan berharap, dengan kerjasama beberapa provider beberapa wilayah dari tiga kecamatan yang masih mengalami blank spot, 2 atau 3 tahun kedepan sudah bisa menikmati jaringan telekomunikasi.
Karena dengan adanya pembangunan tower ini, akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun pelayanan publik.
“Kita berharap dengan kerjasama nanti, kedepan dibeberapa wilayah seperti Bulupoddo, Sinjai Barat dan Tellulimpoe menjadi skala prioritas untuk menara telekomunikasi,” harapnya.
Hal lainnya, agar kedepan pemerintah desa (Pemdes) dengan ADD bisa menyediakan fasilitas Internet, sehingga integrasi dari pemerintah pusat, kabupaten dan desa bisa terpenuhi. (Tim Website)
