Dianggap Sukses Dalam Tata Kelola BLUD, Komisi IV DPRD Jeneponto Berguru ke RSUD Sinjai

0
142

SINJAI – Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Jeneponto bersama tim Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang, melakukan lawatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai, Jumat sore (7/02/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto, Kaharuddin yang ditemui mengatakan, lawatannya ke RSUD Sinjai untuk menanyakan langsung terkait sistem pelayanan publik dan tata kelola Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

Tujuan kunjungan itu juga untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah medik yang diterapkan di satu-satunya Rumah Sakit yang ada di Bumi Panrita Kitta, ini.

“Kebetulan RS Lanto Dg Pasewang Jeneponto, sementara proses BLUD makanya kami datang untuk melakukan konsultasi dengan pihak Management RSUD Sinjai”, ucap Kaharuddin saat ditemui.

Pemilihan RSUD Sinjai, menurut Kaharuddin bukan tanpa alasan, sebab RSUD Sinjai dianggap sukses setelah penerapan sistem BLUD.

“RS Takalar, Bantaeng dan Bulukumba juga BLUD tapi lebih banyak pengalaman RSUD Sinjai karena lebih duluan menerapkan sistem BLUD”, sambungnya.

Di kesempatan itu, Kaharuddin juga menyanjung RSUD Sinjai baik dari segi prasarana dan lingkungan yang di nilai Asri.

“Kalau menurut saya RSUD Sinjai luar biasa dibanding Jeneponto, lebih tinggi predikatnya juga tentunya, makanya kami berkeinginan minimal setelah kunjungan ini bisa sama lah dengan RSUD Sinjai”, harapnya.

Rombongan diterima di aula Pertemuan RSUD oleh Direktur RSUD Sinjai dr. H. Amaluddin beserta Management RSUD Sinjai.

Amaluddin, merespon positif kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Jeneponto, sebab dengan kunjungan ini, RSUD Sinjai yang telah menerapkan sistem BLUD sejak tahun 2012 lalu kini menjadi percontohan untuk daerah lain.

“Jadi kita di RSUD Sinjai sudah 8 tahun menerapkan BLUD, mungkin alasan ini juga kita dijadikan obyek kunjungan”, katanya.

Di akui selama menerapkan sistem pengelolaan BLUD, banyak manfaat yang dihasilkan RSUD Sinjai baik dari proses pelayanan di RSUD Sinjai meningkat dari segi kualitas dan kuantitas. Termasuk baik dari aspek penyediaan pelayanan obat, bahan habis pakai dan jasa dokter yang terkoordinir dengan baik.

BLUD merupakan lembaga di Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat jenis Quasi Public Goods, yaitu perangkat daerah yang dalam operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan (not for profit). (Irawan)