Sosialisasi Mekanisme Rekonsiliasi Pajak Pusat

0
191

Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinjai dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai menggelar pertemuan membahas mekanisme rekonsiliasi pajak Pusat yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) berdasarkan transaksi yang dibayarkan atas beban APBD.

Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Sinjai Hj. A. Kartini Ottong dan dihadiri oleh Para Kepala OPD dan Bendahara masing-masing perangkat daerah di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Senin (20/01/20) pagi.

Perwakilan KPPN Sinjai Atika Susiana mengatakan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan kebijakan baru yang tertuang dalam PMK 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil (DBH) Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK).

“Hari ini kita sosialisasikan tentang mekanisme penyetoran pajak pusat yang dipotong oleh bendahara daerah atas beban APBD, ” katanya.

Dikatakannya bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil pajak dari Pemerintah pusat disalurkan ke Pemerintah Daerah setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja pemerintah daerah yang berupa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

“Pasal 20 dari Permenkeu itu mengatakan bahwa DBH akan disalurkan ke daerah apabilla BAR sudah diterima di Kementerian Keuangan,” jelasnya lagi.

Para Kepala OPD dan Bendahara Ikuti Sosialisasi PMK 139/PMK 07/ 2019 (dok:Anci)

Adapun laporan pajak untuk Bulan Juli hingga Desember 2019 yang menjadi syarat pencairan DBH. “Tadi kita sudah sepakati paling lambat tanggal 7 februari 2020, berita acara rekonsiliasi sudah diterima oleh pusat, ” tambahnya.

Kepala KP2KP Sinjai Taufik Kahar mengutarakan bahwa
diperlukan sinergitas antara Pemda, KPPN dan KP2KP Sinjai sehingga diharapkan pelaksanaan peraturan tersebut berjalan lancar utamanya komitmen bendahara perangkat daerah dengan BPKAD Sinjai.

“Jika peraturan ini tidak dilaksanakan maka konsekuensinya ada pada Pemerintah Daerah karena penyaluran DBH akan ditunda atau sama sekali tidak disalurkan,” bebernya.

Sementara itu Wakil Bupati Sinjai Hj. A. Kartini Ottong menekankan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti aturan yang telah dikeluarkan Kementerian Keuangan.

“Kita harapkan semua OPD bisa memenuhi target sehingga semua bisa diantisipasi dan kedepan ia berharap setiap OPD bisa menyetorkan laporan pajak setiap bulan ke BPKAD sebab jika terlambat akan berpengaruh pada APBD kita, ” tandasnya. (AaN Kominfo Sinjai)