Bukan tidak mungkin, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan akan berguru di Kabupaten Sinjai terkait Gerai Pelayanan Administrasi Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.
Sebab, Bumi Panrita Kitta julukan daerah tersebut dibawah kepemimpinan Bupati Andi Seto Gadhista Asapa berhasil menghadirkan gerai perizinan bagi nelayan Sinjai.
Suksesnya, menghadirkan gerai tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memberi apresiasi. Bahkan, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta semua Kabupaten/Kota untuk belajar di Sinjai dalam pembentukan gerai.
Pernyataan Wagub Andi Sudirman itu disampaikan dalam rapat koordinasi Percepatan Perizinan Kapal Nelayan, Senin, (9/12/2019) di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Teranyar, orang nomor dua di Pemerintahan Sulsel ini memberi deadline waktu bagi Kabupaten/Kota untuk membentuk gerai pelayanan perizinan untuk nelayan, paling lambat Januari 2020 mendatang. Khususnya bagi daerah yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan.
“Semua harus belajar ke Sinjai dan mencontohi Sinjai, silakan dicontek, lurus saja. Khususnya bagi daerah yang memiliki pesisir dan kepulauan,” pinta Wagub dalam rakor yang dirangkaikan pemaparan pelaksanaan pelayanan gerai administrasi perizinan oleh Plt. Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai, Lukman Dahlan.
Pernyataan Wagub Andi Sudirman bukan tanpa alasan, sebab dia menilai, Pemda Sinjai sukses dalam mendekatkan pelayanan perizinan bagi nelayan dengan melakukan pola kerjasama antara Bupati Sinjai dengan Gubernur Sulsel.
Pola kerjasama itu kata Sudirman, diimplentasikan melalui Dinas PMPTSP Sulsel dengan Dinas PMPTSP Kabupate Sinjai.
Olehnya itu, untuk Percepatan Pembentukan Gerai Perizinan Nelayan di Semua Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Sudirman meminta agar Kadis DPMPTSP Sulsel dan Kadis DPMPTSP Sinjai untuk bersama sama menjadi mentor bagi Kabupaten/Kota.
Rapat Koordinasi ini dihadiri Para Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Kadis Kelautan Perikanan se Sulawesi Selatan, Para Kepala Cabang Dinas KP se Sulsel, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Perwakilan Kementerian Perhubungan. (Jum)
