Pasca dikeluhkan warga dan ramai diperbincangkan di media sosial (Medsos), bantaran sungai Tangka Sinjai yang terletak di Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara menjadi lokasi kerja bakti massal Pemkab Sinjai, Minggu pagi (08/12/2019)
Kerja bakti massal tersebut dipimpin langsung Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa dan berbaur bersama sejumlah warga dan jajaran Pemkab Sinjai yang ikut terlibat dalam kegiatan ini.
Sesekali, Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa yang mengaku baru pertama kali menginjakkan kaki di Bantara Sungai Tangka, mengajak warga setempat untuk berbincang mengenai kondisi sungai Tangka yang telah tercemar limbah industri tahu dan sampah.
Di tambah banyaknya sampah rumah tangga, plastik dan sedimen yang menghiasi Sungai Tangka, Bupati menyampaikan bahwa ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi dirinya.
“Saya baru melihat lokasi dan memang tidak bisa dilakukan dengan manual karena kondisinya tidak memungkinkan untuk turun, nanti saya coba berkoordinasi dengan DLHK bagaimana agar ini menggunakan alat berat”, ujarnya.
Sedangkan untuk pengusaha industri tahu, Bupati akan melakukan pembinaan sehingga pengelolaan lingkungan dalam industri tahu tetap terpelihara dengan baik.
Pembinaan itu, dengan cara duduk bersama DPM-PTSP, DLHK, Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan, bagaimana agar lapangan kerja yang dibuka melalui industri tahu tetap mengutamakan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke Sungai.
“Kita akan evaluasi dan pengusaha kita kumpulkan dulu, dan bagaimana agar bisa membuat industri yang memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan. Intinya kita akan lakukan pembinaan”, jelasnya.
Terpisah Kepala DLHK Sinjai, Arifuddin menuturkan jika kerja bakti itu merupakan langkah jangka pendek Pemkab Sinjai dalam mengurangi pencemaran lingkungan di Sungai Tangka.
Diharapkan kerja bakti ini menjadi motivasi masyarakat dalam menjaga sungai di sekitar tempat tinggalnya. “Jadi ini perlu disosialisasikan secara massif, menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah. Minimal tidak menganggap sungai sebagai tempat sampah”, ujarnya.
Sungai Tangka yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kata Arifuddin, kemudian akan disampaikan pihaknya bersama PUPR kepada pemerintah Provinsi dan pusat tentang kondisi saat ini.
“Inshaa Allah kedepan akan berkoordinasi dengan PUPR bagaimana membuat proposal. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi”, jelasnya
Meski demikian, pihaknya tidak akan lepas tangan dengan kondisi sungai Tangka yang berbau dan kotor tersebut. (Irawan Kominfo Sinjai)
